JURANAL KEBIJAKAN PERPAJAKAN BAGI KOPERASI DAN UKM

Jurnal aspek hukum dalam ekonomi – Kebijakan perpajakan bagi koprasi dan UKM

kesimpulan :

Koprasi dan UKM setelah memperoleh status badan hukum, sudah memenuhi syarat objektif sebagai wajib pajak oleh karena itu sejak ada’a pengesahan abdan hukum baik koprasi dan UKM yg bersangkutan harus mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak setempat (KPP) untuk memperoleh NPWP.

NPWP merupakan identitas sebagai wajib pajak, dengan memiliki npwp, koprasi dan ukm mempunyai kewajiban perpajakan yaitu : menghitung sendiri pajak terhutang, menyetor sendiri pajak ditempat yang telah ditentukan, kemudian melaporkan sendiri melalui media surat pemberitahuan (SPT) jumlah pajak yang dibayarkan terlebih dahulu dan jumlah pajak yang harus dibayar atau lebih bayar sesuai dengan asaz self assessment.

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: