perjanjian yang dilarang

Perjanjian Yang Dilarang
Meskipun para pihak mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian tetapi tetap harus memperhatikan batas-batas tertentu, yaitu kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata). Sebagai contoh dapat dikemukakan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Pasal 4 – 16 Undang-Undang ini disebutkan beberapa perjanjian yang dilarang, yaitu:
1. Oligopoli (Pasal 4)
2. Penetapan harga (Pasal 5)
3. Diskriminasi harga dan diskon (Pasal 6 – 8)
4. Pembagian wilayah (Pasal 9)
5. Pemboikotan (Pasal 10)
6. Kartel (Pasal 11)
7. Trust (Pasal 12)
8. Oligopsoni (Pasal 13)
9. Integrasi vertikal (Pasal 14)
10. Perjanjian tertutup (Pasal 15)
11. Perjanjian dengan luar negeri (Pasal 16)
Akan tetapi dalam Pasal 50 UU ini dicantumkan perjanjian-perjanjian yang dikecualikan, yaitu:
a. Perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
c. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan/atau jasa yang tidak mengekang dan/atau menghalangi persaingan; atau
d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan; atau
e. Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
f. Perjanjian internasioal yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
g. Perjanjian dan/atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan/atau pasokan dalam negeri; atau
h. Pelaku usaha yang tergolong usaha kecil; atau
i. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.
Pada kesempatan lain dapat terjadi isi perjanjian harus disesuaikan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu. Misalnya setiap perjanjian di bidang minyak dan gas bumi harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
Dalam Pasal 54 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat:
(a) nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
(b) nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
(c) jabatan atau jenis pekerjaan;
(d) tempat pekerjaan;
(e) besarnya upah dan cara pembayarannya;
(f) syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
(g) mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
(h) tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
(i) tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
Ketentuan dalam perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja dibuat sekurang kurangnya rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja. Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.
Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja, masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan. Dalam masa percobaan kerja pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam setiap perancangan perjanjian perlu diperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait agar tidak ada ketentuan dalam perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

http://bnpds.wordpress.com/2008/05/08/perjanjian-ketenagakerjaan/

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: