perjanjian kerja ??

Pengertian perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan (arbeidsovereenkomst) menurut Pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak lain di majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) ditemukan beberapa istilah perjanjian. Dalam Pasal 1 angka 14 dinyatakan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
Kemudian dalam Pasal 1 angka 21 disebutkan bahwa Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Perjanjian di bidang ketenagakerjaan tidak berbeda dengan perjanjian-perjanjian lain tunduk pada ketentuan yang terdapat di dalam KUH Perdata. Oleh karena itu, lebih dulu perlu dipahami ketentuan-ketentuan tentang perjanjian yang berlaku secara umum untuk semua perjanjian sebelum masuk secara khusus ke dalam perjanjian-perjanjian di bidang ketenagakerjaan.

Pengertian Perjanjian
Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Menurut Pollock sebagaimana dikutip oleh P.S Atiyah, a contract is a promise or a set of promises, which the law will enforce.
Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, kontrak adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan (Pasal 1233 KUH Perdata). Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.
Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam tiga macam, yaitu:
1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang;
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.
Sebagai gambaran mengenai pengertian prestasi ini dapat dilihat dalam perjanjian ekspor/impor. Perjanjian ekspor/impor pada hakikatnya merupakan perjanjian yang berisi perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang. Di satu pihak penjual menyerahkan sejumlah barang sesuai dengan kualitas, jumlah, dan karaketristik tertentu kepada pembeli. Sementara di pihak lain pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sesuai dengan harga yang disepakati.

Sistem Terbuka Dalam Perjanjian
Hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Dalam pengertian ini hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem ini kemudian melahirkan prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang membuka kesempatan kepada para pihak yang membuat perjanjian untuk menentukan hal-hal berikut ini.
a. Pilihan hukum (choice of law), dalam hal ini para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang hukum mana yang berlaku terhadap interpretasi kontrak tersebut.
b. Pilihan forum (choice of jurisdiction), yakni para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa di antara para pihak dalam kontrak tersebut.
c. Pilihan domisili (choice of domicile), dalam hal ini masing-masing pihak melakukan penunjukan di manakah domisili hukum dari para pihak tersebut.

Kebebasan di atas tidak hanya berlaku untuk perjanjian yang hanya meliputi satu wilayah negara melainkan berlaku juga dalam perjanjian yang melintasi batas-batas negara. Sebagai contoh, dalam perjanjian ekspor impor dapat dipilih hukum yang dipakai, bisa hukum negara salah satu pihak, hukum negara lain di luar para pihak, hukum dari suatu organisasi internasional, atau hukum lain.
Demikian pula tentang penyelesaian sengketa dapat dipilih dari berbagai cara penyelesaian yang tersedia, baik melalui arbitrase, pengadilan, atau cara-cara lain. Bahkan untuk suatu cara penyelesaian sengketa dapat dirinci lagi, misalnya arbitrase yang akan digunakan ditentukan secara pasti di negara tertentu dari lembaga tertentu mengingat lembaga arbitrase yang ada sekarang sudah sangat banyak.

sumber : http://bnpds.wordpress.com/2008/05/08/perjanjian-ketenagakerjaan/

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: