Pluralisme Hukum perdata di Indonesia

Pluralisme Hukum Perdata Materiil di IndonesiaHukum perdata material yang berlaku di Indonesia bersifat pluralis,hal ini terkaitdengan sejarah politik hukum pada masa Hindia Belanda berdasarkan
IndischeStaatsregeling
(IS) Stb 1925 No.1415  yang mengatur tentang penggolonganpenduduk dan hukumnya yang berlaku bagi mereka.
Hukum Perdata Barat (KUHPerdata) dan KUHDagang (WVK) : Yangdimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yangberlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku diIndonesia adalah hukum perdata barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belandaatau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W.Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya & sudah diganti denganUndang-Undang  RI  misalnya  mengenai  UU  Perkawinan,  UU  Hak Tanggungan, UU Kepailitan.Setelah Indonesia Merdeka berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD1945, KUHPdt. Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikandengan undang-undang baru berdasarkan Undang – Undang Dasar ini. BWHindia  Belanda  disebut  juga  Kitab  Undang  –  Undang  Hukun  PerdataIndonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia.
Hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yangturut melakukan  perdagangan  dalam  usahanya memperoleh  keuntungan.Dapat juga dikatakan, hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubunganhukum antara manusia-manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya,dalam lapangan perdagangan (C.S.T. Kansil, 1985 : 7). Pengertian lain,hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapanganperusahaan (H.M.N. Purwosutjipto, 1987 : 5).
Hukum Perdata Adat : Hukum Adat adalah adalah seperangkat norma danaturan  adat/kebiasaan  yang  berlaku  di  suatu  wilayah.  misalnya  diperkampungan  pedesaan  terpencil  yang  masih  mengikuti  hukum  adat.Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh danberkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, makahukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.• Hukum Perdata Islam : Schacht menulis bahwa  “Hukum suci Islamadalah sebuah badan yang mencakup semua tugas agama, totalitas perintahAllah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya.
Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: