Objek Hukum

OBJEK HUKUM

Objek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata, yakni benda.
Benda adalah sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek dari hak milik.
Berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat di bagi menjadi 2 yaitu,
a. Benda yang bersifat kebendaan
Sifatnya dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan panca indera,
b. Benda yang bersifat tidak kebendaan
Sifatnya hanya bias dirasakan oleh panca indera saja dan kemudian dapat direalisikan menjadi suatu kenyataan.

HUKUM BENDA

Merupakan peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang, sedangkan hubungan terhadap benda dengan orang tersebut mempunyai hak kebendaan.
1. Hak Mutlak
Hak mutlak terdiri dari
a. Hak Kepribadian
b. Hak-hak dalam hukum keluarga
c. Hak mutlak atas suatu benda
2. Hak Nisbi
Adalah semua hak yang timbul karena adanya hubungan utang piutang

HUKUM DAGANG
A. Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang
Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 15 diketahui kedudukan KUH Dagang terhadap KUH Perdata. Pengertiannya, KUH Dagang merupakan hukum yang khsus, sedangkan KUH Perdata merupakan hukum yang bersifat umum, sehingga berlaku suatu asas lex specialis derogate legi genelari, artinya hukum yang khusus dapat mengesampingkan hukum yang umum.
B. Berlakunya Hukum Dagang

1. Menurut Hukum
Perusahaan adalah mereka yang melakukan sesuatu untuk mencari keuntungan dengan menggunakan banyak modal, tenaga kerja, dan dilakukan secara terus menerus, serta terang-terangan untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.
2. Menurut Mhakamah Agung
Perusahaan adalah seseorang yang mempunyai perusahaan jika ia berhubungan dengan keuntungan keuangan dan secara teratur melakukan perbuatan-perbuatan yang bersangkut-paut dengan perniagaan dan perjanjian
3. Menurut Molengraff
Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian dagang.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan dan bekerja,serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
Dengan demikian, ada beberapa pendapat yang dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang dapat dikatakan menjalankan perusahaan jika telah memenuhi unsure-unsur, seperti berikut:
a. Terang-terangan
b. Teratur bertindak ke luar, dan
c. Bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi.

C. Hubungan Pengusaha dan Pembantu-pembantunya
Di dalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan yang dipimpin oleh seseorang pengusaha tidak mungkin melakukan usahanya seorang diri, apalagi jika perusahaan tersebut dalam skala besar. Oleh karena itu, diperlukan bantuan orang/pihak lain untuk membantu melakukan kegiatan-kegiatan usaha tersebut.
Pembantu-pembantu dalam perusahaan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu:
1. Pembantu di dalam Perusahaan
Adalah mempunyai hubungan yang bersifat sub ordinasi, yaitu hubungan atas dan bawah sehingga berlaku suatu perjanjian perburuhan.
2. Pembantu di luar Perusahaan
Adalah mempunyai hubungan yang bersifat koordinasi, yaitu hubungan yang sejajar sehingga berlaku suatu perjanjian pemberian kuasa antara pemberi kuasa dan penerima kuasa yang akan memperoleh upah, seperti yang diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata.

D. Pengusaha dan Kewajibannya

Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan. Menurut undang-undang, ada dua macam kewajiban yang harus dilakukan oleh pengusaha, yaitu
1. Membuat pembukuan
Pasal 6 KUH Dagang menjelaskan makna pembukuan, yakni mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan supaya membuat catatan atau pembukuan mengenai kekayaan dan semua hal yang berkaitan dengan perusahaan, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.
2. Mendaftar perusahaan
Undang-Undang nomor 3 Tahun 1982 tentan Wajib Daftar Perusahaan, yang dimaksud dengan daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan berdasarkan undang-undang ini atau peraturan-peraturan pelaksanaan, memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

E. Bentuk-Bentuk dan Badan Usaha

Bentuk-bentuk badan usaha secara garis besar dapat diklasifikasikan dan dilihat dari jumlah pemiliknya dan dilihat dari statusnya.
1. Bentuk-bentuk perusahaan jika dilihat dari jumlah pemiliknya
a. Perusahaan Persero
Adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan atau seorang perusaha.
b. Perusahaan Persekutuan
Adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan.
2. Bentuk-bentuk perusahaan jika dilihat dari status hukumnya
a. Perusahaan Berbadan Hukum
Adalah sebuah subek hukum yang mempunyai kepentingan sendiri terpisah dari kepentingan pribadi anggotanya, mempunyai harta sendiri yang terpisah dari harta anggotanya, punya tujuan yang terpisah dari tujuan pribadi para anggotanya dan bertanggung jawab pemegang saham terbatas kepada nilai saham yang diambilnya.
b. Perusahaan Bukan Badan Hukum
Adalah harta pribadi para sekutu juga akan terpakai untuk memenuhi kewajiban perusahaan tersebut, biasanya berbentuk perorangan maupun persekutuan
Sementara itu, didalam masyarakat dikenal dua macam perusahaan, yakni
1. Perusahaan Swasta
Adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah,
Ada tiga bentuk perusahaan swasta
a. Perusahaan Swasta Nasional
b. Perusahaan Swasta Asing
c. Perusahaan Swasta Campuran
2. Perusahaan Negara
Adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. Perusahaan negara terdiri dari tiga bentuk, yakni
a. Perusahaan Jawatan (Perjan)
b. Perusahaan Umum (Perum)
c. Perusahaan Perseroan (Persero)

sumber : http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/aspek-hukum-dalam-ekonomi-7/

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: