Hukum perjanjian

Sebagai mahluk sosial manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Interaksiyang terjalin dalam komunikasi tersebut tidak hanya berdimensi kemanusiaan dan sosialbudaya, namun juga menyangkut aspek hukum, termasuk perdata. Naluri untukmempertahankan diri, keluarga dan kepentingannya membuatmanusia berfikir untuk mengaturhubungan usaha bisnis mereka ke dalam sebuah perjanjian.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan perjanjian? Dilihat dari pengertian yang terdapatdalam Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang ataulebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.Pengertian ini mengundang kritik daribanyak ahli hukum, karena menimbulkan penafsiran bahwa perjanjian tersebut yang bersifatsepihak, padahal dalam perjanjian harus terdapat interaksi aktif yang bersifat timbal balik dikedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Untuk itu secarasederhana perjanjian dapat dirumuskan sebagai sebuah perbuatan dimana kedua belah pihaksepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain.

Kapan sebenarnya perjanjian tersebut timbul dan mengikat para pihak? MenurutPasal 1320KUHPerdata perjanjian harus memenuhi 4 syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum danmengikat para pihak yang membuatnya. Hal tersebut adalah:

1) Kesepakatan para pihak;
2) Kecakapan untuk membuat perikatan (misal: cukup umur, tidak dibawah pengampuan

dll);
3) menyangkut hal tertentu;
4) adanya causa yang halal.

Dua hal yang pertama disebut sebagai syarat subyektif dan dua hal yang terakhir disebutsyarat obyektif. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada syarat subyektif akan memilikikonsekwensi untuk dapat dibatalkan (vernietigbaar). Dengan demikian selama perjanjian yangmengandung cacat subyektif ini belum dibatalkan, maka ia tetap mengikat para pihak layaknya

Sebagai mahluk sosial manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Interaksiyang terjalin dalam komunikasi tersebut tidak hanya berdimensi kemanusiaan dan sosialbudaya, namun juga menyangkut aspek hukum, termasuk perdata. Naluri untukmempertahankan diri, keluarga dan kepentingannya membuatmanusia berfikir untuk mengaturhubungan usaha bisnis mereka ke dalam sebuah perjanjian.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan perjanjian? Dilihat dari pengertian yang terdapatdalam Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang ataulebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.Pengertian ini mengundang kritik daribanyak ahli hukum, karena menimbulkan penafsiran bahwa perjanjian tersebut yang bersifatsepihak, padahal dalam perjanjian harus terdapat interaksi aktif yang bersifat timbal balik dikedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Untuk itu secarasederhana perjanjian dapat dirumuskan sebagai sebuah perbuatan dimana kedua belah pihaksepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain.

Kapan sebenarnya perjanjian tersebut timbul dan mengikat para pihak? MenurutPasal 1320KUHPerdata perjanjian harus memenuhi 4 syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum danmengikat para pihak yang membuatnya. Hal tersebut adalah:

1) Kesepakatan para pihak;
2) Kecakapan untuk membuat perikatan (misal: cukup umur, tidak dibawah pengampuan

dll);
3) menyangkut hal tertentu;
4) adanya causa yang halal.

Dua hal yang pertama disebut sebagai syarat subyektif dan dua hal yang terakhir disebutsyarat obyektif. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada syarat subyektif akan memilikikonsekwensi untuk dapat dibatalkan (vernietigbaar). Dengan demikian selama perjanjian yangmengandung cacat subyektif ini belum dibatalkan, maka ia tetap mengikat para pihak layaknya

somasi tersebut tentang upaya hukum yang akan diambil jika pihak pelanggar tetap tidak
mematuhi somasi yang dilayangkan.

Somasi yang tidak diindahkan biasanya akan diikuti dengan somasi berikutnya (kedua) danbila hal tersebut tetap diabaikan, maka pihak yang dirugikan dapat langsung melakukanlangkah-langkah hukum misalnya berupa pengajuan gugatan kepada pengadilan yangberwenang atau pengadilan yang ditunjuk/ditentukan dalam perjanjian. Mengenai hal ini Pasal1238 KUHPerdata menyebutkan:

”debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atauberdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkandebitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Sebagai konsekwensi atas perbuatannya, maka pihak yang telah melakukan wanprestasiharus memberikan ganti rugi meliputi biaya-biaya yang telah dikeluarkan berkenaan denganpelaksanaan perjanjian, kerugian yang timbul akibat perbuatan wanprestsi tersebut sertabunganya. Dalam Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan bahwa penggantian biaya, kerugian danbunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telahdinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harusdiberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yangmelampaui tenggang waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ditegaskan kembali oleh Pasal1244 KUHPerdata bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga,bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnyawaktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yangtidak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya.

Berbeda halnya jika terjadi force majeur yaitu dalam keadaan memaksa atau hal-hal yangsecara kebetulan satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka keharusan untukmengganti segala biaya, kerugian dan bunga sebagaimana dinyatakan di atas tidak perludilakukan (Pasal 1245 KUHPerdata).

Demikian sekilas uraian mengenai hukum perjanjian. Banyak hal yang belum dijelaskanberkenaan perjanjian dengan segala aspek yang ada dan terkait didalamnya. Namun demikianjika kita menarik kesimpulan, maka salah satu inti dari perjanjian atau kontrak sebenarnya

adalah iktikat baik dari para pihak. Tanpa hal tersebut, sebaik dan sedetail apa pun perjanjian,
tidak akan berarti apa pun kecuali hanya secarik kertas tanpa makna.
Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: